Index Berita

Malang (Kemenhaj) — Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf meminta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperketat tata kelola dan memastikan jemaah terlindungi. Kepastian visa, kejelasan penyelenggara, keamanan dana, dan pemenuhan layanan harus menjadi standar penyelenggaraan. Pesan itu disampaikan Menhaj dalam Mukernas III Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) di Malang, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026).

Jakarta (Kemenhaj) --- Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jakarta Timur. Sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan profesional sekaligus menegaskan komitmen Kemenhaj membersihkan tata kelola haji dari praktik-praktik menyimpang yang merugikan masyarakat. Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah jemaah haji terbesar di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah temuan dan laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelayanan haji di wilayah tersebut, termasuk persoalan manipulasi mahram serta praktik penyimpangan lainnya.

Bogor (Kemenhaj) — Penguatan fungsi pengendalian menjadi salah satu pilar utama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam membangun tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelindungan jemaah. Pesan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, saat memberikan pembekalan kepada peserta Entry Program ASN Hasil Seleksi Mutasi ASN Karier Tahun 2026 di Bogor, Rabu (22/7/2026).

Bogor (Kemenhaj)— Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang akuntabel melalui penguatan fungsi pembinaan, peningkatan literasi masyarakat, serta peneguhan integritas aparatur sebagai fondasi utama pelayanan. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji di Kemenhaj kini menerapkan pemisahan fungsi manajemen sebagai bagian dari mekanisme check and balance untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Banyumas (Kemenhaj) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Banyumas menjadikan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sebagai dasar penguatan layanan pada musim haji 1448 H/2027 M. Evaluasi ini mencakup pelaksanaan istithaah kesehatan, pembinaan jemaah, hingga validasi data calon jemaah, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji kedepannya. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenhaj Kabupaten Banyumas Abdul Malik mengatakan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Namun, Malik menilai skrining kesehatan perlu dilakukan lebih dini dan lebih komprehensif, terutama pemeriksaan fungsi pendengaran bagi jemaah lanjut usia. Menurutnya, gangguan pendengaran dapat memengaruhi komunikasi saat pemeriksaan kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan penilaian yang kurang tepat.

Sorong (Kemenhaj) — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, mendorong seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) membangun budaya evaluasi yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan tersebut disampaikan Menhaj saat memberikan pengarahan pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere yang mewakili Gubernur Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya.

Ada Ancaman Bom Saat Jamaah Haji Tiba di Bandara Internasional Kualanamu

Iran perang dengan israel

11 Rekomendasi oleh-oleh haji dan umroh

Tahun ini, cukup banyak calon jemaah Haji Furoda dari Indonesia yang harus menerima kenyataan pahit: gagal berangkat. Alasannya? Visa mereka tidak diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi.   Padahal, Haji Furoda ini dikenal sebagai jalur non-kuota yang prosesnya biasanya lebih cepat karena langsung dari Arab Saudi. Tapi ternyata, tidak semudah itu. Menurut pernyataan resmi dari pihak Kemenag, banyak travel tidak memenuhi syarat administratif sesuai aturan yang ditetapkan Saudi. Hasilnya: ratusan bahkan ribuan calon jemaah harus mengubur mimpi berhaji tahun ini.